ii
selamat pagi, siang, sore atau mungkin malam,
socio optimum
selamat pagi, siang, sore atau mungkin malam,
ngobrolin isu konflik kepentingan para staf khusus milenial bersama Rahmia Hasniasari
Labels: podcast
ngobrol santai bersama Mas Aulia Rachman Alfahmi membahas mengenai Kartu Prakerja.
Bedah Isi Dapur Kartu Prakerja
Labels: podcast
Since the beginning of the year, the world has been shocked by the spread of the novel coronavirus, which started in Wuhan, China, and has spread to many parts of the globe. The World Health Organization has declared an international emergency in regard to the epidemic, which it has now named COVID-19. As of Feb. 14, China alone reported nearly 60,000 confirmed cases and a death toll of over 1,350 people. In this global era, the total trade between countries and the intersection of the value chain becomes a determinant of the relationship between one country and another. Of course, many ask, how big is the estimated impact on the Indonesian economy and what can we do? China is Indonesia's largest trading partner, our second-largest supplier, and third-largest foreign investor. These three indicators should be more than enough for us to be vigilant and immediately anticipate further adverse impacts.
Following the spread of the virus, the World Bank revised down its forecast for world economic growth, initially estimated at 2.5 percent this year. In 2019, China grew by 6.1 percent, lower than its target of 6.6 percent. China’s growth is projected to hover around 5 percent in 2020, after the spread of the coronavirus. The virus has so far spread to over 23 other countries. The impact of the virus on the economy will be massive, as a result of the linkages between the economy of China and other countries, through the global value chain. There are several linkages that we need to be aware of – the trade of goods, migration of people and investment. The first linkage is a trade that will be affected by the weakening of the Chinese economy. Since 2013, China has replaced Japan as Indonesia's largest trading partner. China accounts for 24 percent of Indonesia's total trade. In the first nine months of 2019, Indonesia's trade with China totaled US$52.39 billion, consisting of $19.81 billion in exports and $32.58 billion in imports. This was down by a range of 1-2 percent from 2018, due to the impact of the United States-China trade war. Indonesia's exports to China consist mainly of lignite, coal briquettes, palm oil, sulfate chemical wood pulp and ferroalloys. These are raw materials that are in demand in China, as they are vital for the manufacturing sector. For example, IHS Markit estimated a loss of at least 350,000 units of car production as of Feb. 10, as manufacturing plants were temporarily closed. If the plants remain closed until mid-March, the loss of production would reach more than 1.7 million units. This is just an example of how the virus would impact Indonesian exports to China.
Furthermore, imports from China include
electronics, machinery, steel, plastic and organic chemistry. Such goods may
not be directly affected by the epidemic, however, for example, an Indonesian
policy to stop garlic imports from China would directly increase garlic prices
in our country. The second linkage is people migration. Since Feb. 5,
Indonesia’s government has closed all flights to and from China. We are
beginning to feel the adverse impact on tourism and the travel industry. Last
year, tourist arrivals from China totaled 2.7 million or 17 percent of total
tourist arrivals in the country. As Chinese tourists spend $965 per visit on
average, we can imagine how massive its impact on the economy as a whole would
be. The third linkage is through investment. Even though the virus has not yet
caused any cancelation of Chinese investment projects, the virus would delay
project implementation due to the problems in the flow of goods and people
(workers). Moreover, China, as the world’s second-largest economy, has become
the world’s factory, producing numerous parts and components of industrial
goods for global supply chains. Even though no one can yet predict how long the
coronavirus spread will continue, the Indonesian government should act
immediately to diversify its export and import markets. The government should
make concerted efforts to reduce the country’s heavy dependence on China’s
markets, tourists and investments. Given the multiplier impact of tourism, from
airlines to hotels and souvenir shops, special contingency measures should be
taken to help major tourist destinations, such as Bali and North Sulawesi,
which depend mainly on China.
*This article was published in thejakartapost.com with the title "Quick strategies needed to shift dependency on China". Click to read: https://www.thejakartapost.com/academia/2020/02/14/quick-strategies-needed-to-shift-dependency-on-china.html.
Sebuah tulisan sebagai tanggapan atas opini yang dimuat KOMPAS edisi 14 Februari 2020
Minggu malam kita baru saja dikejutkan dengan
pesta paling akbar perfilman dunia, Academy Award, untuk kali pertama wajah
Asia mendapat penghargaan tertinggi “best picture” lewat film berjudul
Parasite. Sebuah film yang berpesan tentang pentingnya mutualisme dalam
membangun sebuah ekosistem. Pesan ini menarik sekaligus relevan dengan artikel
Kompas 10 Februari 2020 berjudul “Bom Waktu Bantuan Pangan” yang menurut
penulis artikel tersebut belum melihat secara komprehensif transformasi
kebijakan bantuan pangan. Semangat perbaikan dan simbiosis mutualisme antar
pihak menjadi pisau analisisnya.Pertama, hanya sisi supply yang menjadi fokus
artikel tersebut, di mana pembahasan Bulog yang tidak lagi menjadi penyalur
beras untuk Program Bantuan Pangan berdampak pada kesimpulan melemahnya peran
Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan menumpuknya beras di beberapa gudang
penyimpanan. Perubahan skema menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini
dianggap mengusik pangsa pasar yang selama ini secara pasti menjadi captive market
Bulog. Keduanya berkaitan karena 25% cakupan penerima manfaat BPNT menjadi
bagian dari target stabilitas harga pangan secara nasional. Namun, satu hal
yang perlu diperjelas sejak awal:
kebijakan stabilitas harga beras oleh Bulog
adan BPNT oleh kementerian Sosial adalah dua kebijakan yang terpisah.
Di sisi lain, berdasarkan data tahun 2018,
dari total 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia, 250 di antaranya adalah wilayah
yang surplus beras. Artinya, daerah ini akan jauh lebih optimal bila memanfaatkan
pasokan beras dari wilayahnya masing-masing. Selain efisien secara biaya
transportasi, kualitas yang ditawarkan akan jauh lebih baik dibanding dengan
beras yang sudah menempuh ribuan kilometer, bahkan bermalam menyebrangi
pulau.Kedua, sisi demand para penerima manfaat juga patut diperhatikan.
Perubahan paling mendasar dari transformasi secara natura menjadi BPNT adalah
keleluasan memilih jenis dan jumlah kombinasi beras dan minyak yang dikonsumsi
dari Rp110.000 yang diterima per bulannya. Beberapa hal menarik yang muncul,
pertama beneficiaries tidak langsung mengkonsumsi di tanggal ketika subsidi
disalurkan. Hal tersebut memungkinkan adanya ruang pengelolaan keuangan bagi setiap penerima BPNT. Kedua, terdapat
pilihan untuk memilih jenis beras atau minyak yang mereka beli yang ternyata
tidak selalu jenis beras termurah. Fakta tersebut merupakan penjelasan mengapa
selama ini penerim manfaat sering kali tidak mau menerima beras yang disalurkan
oleh Bulog.
Ketiga, terdapat aspek sosial kemasyarakatan
yang perlu diperhatikan pada skema penyaluran bantuan pangan yang sudah lebih
dari 20 tahun berjalan ini. Mulai dari
dampak efek hubungan tak sejajar atau patron-client yang secara sederhana
tergambar dalam besarnya pengaruh kepala desa sebagai titik terakhir simpul
program ini. Pada sebagian wilayah muncul kesan bahwa pemilik bantuan adalah
kepala desa yang kemudian berdampak pada aspek sosial yang bermuara pada efek
politik dalam pemilihan pemimpin daerah. Selain itu, efek ‘heboh’ atau
demonstration effect yang dimunculkan dari proses di hari pembagian juga
berdampak pada kecemburuan sosial di beberapa daerah. Tipisnya perbedaaan
kondisi ekonomi antara penerima dengan yang bukan penerima membuat interaksi
sosial masyarakat jadi terganggu. Dampak tersebut dapat diminimalisasi dengan
adanya skema non tunai di mana subsidi langsung disalurkan ke rekening
masing-masing penerima manfaat. Belum lagi, potensi peningkatan inklusi
keuangan yang paralel dengan mulai meningkatnya kepemilikan akun bank pada
kelompok 25% pendapatan terendah di Indonesia. Sebagai bonus, data yang
tercatat dari BPNT dimanfaatkan untuk program lebih lanjut di masa mendatang.
Kembali ke khittoh program
Transformasi dari Raskin sebagai antisipasi
kerawanan pangan pada tahun 1998, menjadi Rastra, dan kini menjadi BPNT bukan
tanpa sebab. Setiap prosesnya merupakan sejarah bagaimana satu persatu titik
lemah program terus diperbaiki. Mulai dari ketepatan sasaran dengan skema basis
data terpadu by name by addres, peningkatan tepat kualitas produk dan durasi
disribusi, serta administrasi penyaluran – yang kini otomatis terkirim ke
rekening penerima setiap tanggal 25 tiap bulannya. Hal ini adalah amanat yang
diberikan oleh Presiden sebagai salah satu program prioritasnya yang tentu
perlu menjadi kompas seluruh stakeholder yang terlibat.
Tercatat sejak reformasi, siapapun presidennya
program yang tidak akan hilang adalah bantuan pangan ini. Alasannya jelas,
bahwa 65% dari garis kemiskinan di Indoensia ditentukan oleh faktor makanan, di
mana beras menyumbang lebih dari seperempat porsi tersebut. Sehingga, tidak
salah bila menyebut ini adalah kebijakan vital dalam upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan. Tentu agar optimal setiap pihak penting untuk
berkolaborasi seperti seperti pesan yang disampaikan film Parasite yang membuat
untuk pertama kali film Asia memenangkan Piala Oscar setelah puluhan tahun
lamanya, tidak tanggung-tanggung empat kategori sekaligus.
*Tulisan ini dimuat di Senayan-Post edisi 15 Februari 2020.
Labels: kampusku
Labels: tanyaku
![]() |
Labels: tuhanku
Labels: kisahku